Selasa, 29 Juli 2025
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengikuti Rapat Monitoring situasi terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dan bertempat di Command Center BNPB, Senin (28/7/2025).
Rapat dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Kehutanan RI, BMKG, TNI, POLRI, serta perwakilan dari delapan provinsi termasuk Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB RI dan Menteri Kehutanan RI menyampaikan bahwa potensi puncak kemarau di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan diperkirakan akan terjadi pada awal Agustus 2025. Oleh karena itu, mereka mengimbau partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Sekda Sumsel melaporkan bahwa Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga kabut asap sejak 17 Juni 2025 hingga 30 November 2025. Status ini diberlakukan karena dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, 9 wilayah sudah menerapkan status siaga akibat meluasnya titik kebakaran.
Sebagai salah satu langkah penanganan, pada tanggal 29 Juli 2025 akan digelar Apel Karhutla yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi di Griya Agung Palembang, yang akan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup RI dan Kepala BNPB RI. "Kami berharap Bapak Menteri dan Kepala BNPB dapat memberikan arahan langsung terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel," ujar Sekda Sumsel, Edward Chandra.
Terkait data hotspot, sejak Januari 2025 tercatat sebanyak 2.868 hotspot, dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan Juli yaitu 1.342 hotspot dan 103 kejadian kebakaran. Namun, berkat curah hujan yang turun baru-baru ini, jumlah hotspot berhasil berkurang menjadi 21 titik dari sebelumnya 101 hotspot.
Edward Chandra juga mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB RI yang telah membantu Provinsi Sumsel dengan penyediaan peralatan waterbombing serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca pada bulan Juni-Juli 2025.
Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG RI Ibu Dwikorita Karnawati, Pangdam II Sriwijaya, Kepala BPBD Sumsel Iqbal Alisyahbana, Kepala Dinas Kehutanan Koimuddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumsel Herdi Apriansyah, serta pejabat terkait lainnya.
